Penyampaian Nota Jawaban LKPJ Tahun Anggaran 2016.

Jumat, 02 Juni 2017

Humas

Berita

Dibaca: 649 kali

Plh.Walikota Hefriansyah, SE. MM  menyampaikan nota jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar terhadap Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran  2016, di ruang Sidang DPRD Jumat Pagi (31/5). 

Rapat paripurna yang dipimpin  wakil ketua Mangatas Silalahi, SE didampingi ketua DPRD Eliakim Simanjuntak, SE, serta wakil ketua Timbul Marganda Lingga, SH, Hefriansyah menyampaikan ucapan terimakasih karena telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan nota jawaban mengingat saran itu memang merupakan bentuk dukungan dan komitmen untuk mendukung pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat di Kota Pematangsiantar “ katanya.

Menanggapi pertanyaan fraksi perihal  besarnya silpa APBD Tahun 2016,  Plh Walikota mengatakan besarnya silpa bukan disebabkan ketidakmampuan pemerintah kota dalam mempergunakan anggaran. Akan tetapi disebabkan sebagian dari jumlah silpa merupakan silpa dana earmarking yang harus dianggarkan kembali sesuai petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.

Kemudian adanya penundaan penyaluran DAU tahun 2016, yang pada akhir bulan Desember sudah ditransfer oleh pemerintah pusat ke rekening kas daerah, namun karena keterbatasan waktu maka kegiatan tidak dapat dilaksanakan.  Padahal pada penyusunan P.APBD 2016 penerimaan DAU sudah dirasionalisasi.

Atas saran anggota dewan perihal penempatan pejabat tinggi pratama, Plh Walikota menjawab kedepan Pemko Pematangsiantar akan menggelar seleksi jabatan terbuka, dimana Pemko akan membentuk panitia seleksi dengan menghadirkan tenaga ahli maupun Akademisi, sehingga setiap jabatan akan diisi orang orang yang berkompeten dibidangnya.

Terhadap saran dari fraksi Demokrat yang mengapresiasi kinerja keuangan Pemerintah kota, Plh Walikota mengatakan terimakasih karena keberhasilan mempertahankan penilaian Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan  Republik Indonesia tersebut tak terlepas dari kerja sama seluruh anggota dewan dan seluruh SKPD dalam memberikan keterangan dan data selama pemeriksaan.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas sarannya tentang pelepasan eks HGU Tanjung Pinggir, Plh Walikota mengatakan bahwa prosesnya saat ini adalah Penghapusbukuan dan pemindah tangananan dari Kementerian BUMN RI.

Menanggapi saran fraksi PAN Pembangunan Sejahtera  agar Dinas Kesehatan meningkatkan pengawasan terhadap makanan dan minuman, Plh Walikota mengatakan pengawasan akan dilaksanakan secara berkala dengan menurunkan petugas kelapangan.

Sementara itu menjawab pertanyaan fraksi Nasdem perihal tindak lanjut revisi  Perda RT/RW Kota Pematangsiantar, Plh Walikota mengatakan saat ini Pemerintah kota sedang melaksanakan proses/ tahapan revisi RT/RW tersebut.

Permintaan fraksi Golkar agar Pemerintah kota melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan DPRD, Plh Walikota mengatakan bahwa itu merupakan komitmen bersama sebagaimana diamanatkan dalam Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Diakhir nota jawaban menagggapi fraksi Nurani keadilan yang meminta dilakukan upaya-upaya proses Pendefinitifan Plh Walikota, “ saya ucapkan terimakasih, akan kita tindaklanjuti  dengan berkoordinasi ke Pemerintah atasan” katanya.

Rapat paripurna diikuti anggota DPRD serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kota Pematangsiantar. (Humas Pemko Pematangsiantar). 

Berita Terkait

Share

Kembali ke atas

PEMIMPIN KOTA PEMATANGSIANTAR



ARSIP BERITA

Jajak Pendapat

Apakah Website Pemerintah Kota Pematangsiantar telah memberikan informasi publik dengan baik?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

Lihat

APLIKASI PEMKO PEMATANGSIANTAR

Siantar Smart City

e-PLANNING

Login Admin Aspirasi Smartcity

Statistik Pengunjung

  Online = 1
  Hari ini = 12
  Total = 44094

Ikuti Kami