Berita



semua agenda

Agenda

semua download

Download

Link Terkait

Peta Lokasi


Netralitas ASN Dalam Pemilu Serentak 2019 Wajib Dijaga

Kamis, 14 Maret 2019

Humas

Berita

Dibaca: 104 kali

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar wajib menjaga netralitasnya dalam Pemilu serentak tahun 2019. Penegasan itu disampaikan Wali kota H Hefriansyah melalui Staf Ahli Bidang Pembangunan Daniel H Siregar saat membuka Sosialisasi Netralitas ASN dalam Pemilu serentak 2019 di Ruang Data Setdako Jalan Merdeka No 6, Kamis (14/3).

Dalam menyukseskan perhelatan pesta demokrasi serentak di Kota Pematangsiantar yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April mendatang, sangat diperlukan kerjasama dan koordinasi intensif antara pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu, terang Daniel saat menyampaikan pidato wali kota.

Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, lanjut Daniel, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pemerintah dan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan lembaga legislatif secara optimal, katanya.

Dijelaskanya, azas netralitas ASN merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan kesuksesan penyelenggaraan pemilu serentak tahun ini. Oleh karena itu, setiap ASN diwajibkan bersikap netral dan bertindak adil serta profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar dapat meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang semakin kuat serta bisa dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya Daniel juga menyampaikan, Bawaslu, sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan pemilu, diharapkan dapat meningkatkan akselerasi dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah kota serta lembaga penyelenggara pemilu lainnya. Tujuannya, mewujudkan pemilu yang berintegritas di Kota Pematangsiantar, katanya.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diwakili Kabid Perencanaan dan Pembinaan Kepegawaian Farhan Zamzamy SH menjelaskan, sesuai surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B/2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 serta surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017, disebutkan ASN dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada berkepihakan atau berpolitik praktis/berafilisiasi dengan partai politik.

Masih berdasarkan Surat Edaran MENPAN Nomor: B/71/M.SM.00/2017 tanggal 27 Desember 2017, yang menyatakan, kepala daerah harus mengupayakan terus menerus terciptanya iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada PNS melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas.

Juga melakukan pengawasan kepada bawahannya sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan dinas yang berlaku. Serta mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada bawaslu provinsi/kabupaten/kota secara berjenjang sesuai kewenangannya yang diatur dalam perundang-undangan.

Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar Sepriandison Saragih dalam kesempatan itu mengatakan, sosialisasi digelar untuk memberikan pemahaman kepada ASN terkait perilaku netral dalam ajang menyukseskan perhelatan pesta demokrasi serentak di Kota Pematangsiantar, 17 April mendatang.

Dalam acara sosialisasi tersebut tampak hadir Komisioner KPU Kota Pematangsiantar Nurbaya Siregar, para staf ahli, asisten, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan lurah se-Kota Pematangsiantar. (Humas/Eva/Toni).

Berita Terkait

Share

Kembali ke atas

PEMIMPIN KOTA PEMATANGSIANTAR




ARSIP BERITA

Jajak Pendapat

Apakah Website Pemerintah Kota Pematangsiantar telah memberikan informasi publik dengan baik?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

Lihat

APLIKASI PEMKO PEMATANGSIANTAR

Siantar Smart City

e-PLANNING

Login Admin Aspirasi Smartcity

Statistik Pengunjung

  Online = 7
  Hari ini = 355
  Total = 203168

Ikuti Kami