Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Pada Pemilu Tahun 2019

Senin, 12 Februari 2018

Humas

Berita

Dibaca: 151 kali

KPU Pematangsiantar melaksanakan uji publik rancangan penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi pada pemilihan umum legislatif tahun 2019, kegiatan yang di mulai jam 10.00 wib di Hotel Sapa Dia Jalan Diponegoro ini di hadiri Wakil Walikota, Togar Sitorus, SE, MM, Senin (12/2).

Dalam arahannya Togar Sitorus mengharapkan, diskusi publik dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam penataan dapil dan alokasi kursi, penyusunan dapil dapat sesuai dengan prinsip prinsip penyusunannya, "kiranya penyusunan dapil sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan yang dijalankan parpol dengan kursi di DPRD", katanya.

Hadir dalam kegiatan ini ketua KPU, Mangasitua Purba, SH, Komisioner KPU, Kapolres diwakili Kabag Ops, Firman, mewakil Ketua Pengadilan Negeri, Simon Sitorus, mewakili Kajari Heri Santoso, tokoh masyarakat, parpol, tokoh pemuda, tokoh agama, serta kalangan media massa dan undangan lainya.

Setelah pembukaan kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dasar pelaksanaan uji publik terkait penataan, pemetaan dan penetapan dapil menjadi salah satu tahapan awal pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2019, oleh Batara Manurung selaku kosioner KPU, menurutnya, kebijakan umum terkait objek penataan, KPU menyusun dan menetapkan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten Kota.

Diterangkan Batara, sesuai dengan PKPU No 16 tahun 2017 tentang penataan dapil anggota DPRD kabupaten kota ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu prinsip-prinsip penataan dapil, data kependudukan dan jumlah kursi, penyusunan daerah pemilihan, tugas dan wewenang penyelenggara, penataan dan alokasi kursi akibat bencana dan pemekaran.

Selanjutnya Batara menjelaskan, ada 7 prinsip penataan dapil dan alokasi kursi antara lain yaitu, 1. prinsip kesetaraan nilai suara, 2. prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, 3. prinsip proporsionalitas, 4. prinsip integritas wilayah, 5. prinsip berada dalam satu wilayah yang sama, 6. prinsip kohesivitas, serta 7. prinsip kesinambungan.

Uji publik dengan mengumpulkan stakeholder dan selanjutnya diharapkan ada masukan dari stakeholders dalam rentang waktu Uji Publik ini, dan akan dilakukan Rapat Pleno untuk mengusulkan penetapan penataan dapil dan alokasi kursi, untuk diserahkan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera utara. (Humas/S2/C2).

Berita Terkait

Share

Kembali ke atas

PEMIMPIN KOTA PEMATANGSIANTAR



ARSIP BERITA

Jajak Pendapat

Apakah Website Pemerintah Kota Pematangsiantar telah memberikan informasi publik dengan baik?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

Lihat

APLIKASI PEMKO PEMATANGSIANTAR

Siantar Smart City

e-PLANNING

Login Admin Aspirasi Smartcity

Statistik Pengunjung

  Online = 3
  Hari ini = 69
  Total = 51341

Ikuti Kami