Penyampaian Nota Jawaban Ranperda Tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD

Jumat, 11 Agustus 2017

Humas

Berita

Dibaca: 154 kali

Walikota Pematangsiantar diwakili Plt Sekda Ir Reinward Simanjuntak, MM menyampaikan nota jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi tentang rancangan peraturan daerah (Ranperda) hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD pada paripurna VI di ruang rapat paripurna Jl. Haji Adam Malik, Jumat pagi(11/8).

Pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang nantinya disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) akan menjadi dasar dan payung hukum dalam pemberian hak keuangan bagi pimpinan dan anggota dewan, demikian tanggapan Walikota Pematangsiantar yang di sampaikan plt Sekda atas saran fraksi partai demokrat agar rancangan peraturan daerah (Ranperda) disusun dengan dasar dan payung hukum yang kuat.

Atas pandangan fraksi golkar perihal tim aprasial penetapan harga satuan, Walikota mengatakan, setelah diperdakan tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, akan ditindaklanjuti dengan peraturan Walikota terkait pakaian dinas dan atribut, besaran rumah sewa dan tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, standart kebutuhan minimal, besaran kompensasi tenaga ahli fraksi yang penyusunannya berpedoman pada perundang undangan yang berlaku.

Ucapan terima kasih disampaikan Walikota Pematangsiantar terhadap pandangan umum fraksi PDI yang mengapresiasi pengajuan rancangan peraturan daerah (Ranperda) ini.

Menjawab saran fraksi partai nasdem agar pihak eksekutif dapat mengaktualisasikan kerja anggota dewan. Walikota mengatakan, DPRD merupakan penyelenggara negara maka seluruh tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang undangan dapat diaktualisasikan dan akomodasinya oleh pemerintah daerah yang penganggarannya di APBD.

Saran fraksi PAN Pembangunan Sejahtera atas usul penambahan honor tenaga ahli fraksi, Walikota dalam nota jawaban yang di bacakan plt Sekda, akan berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Terhadap pandangan umum fraksi Indonesia raya terkait harapan peraturan daerah (Perda) ini nantinya membawa pembaharuan kearah maksimalnya kinerja DPRD, Walikota sangat mengapresiasinya.

Diakhir jawabannya perihal pendapat fraksi nurani keadilan agar dasar hukum rancangan peraturan daerah (Ranperda) ditambah dengan Permendagri No 62 Tahun 2017 tentang pengelompokan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional, Walikota menerangkan akan segera menindaklanjutinya dengan memasukannya kedalam diktum.

Rapat paripurna dipimpin Wakil ketua DPRD Mangatas Silalahi, SE didampingi Wakil Ketua Timbul M Lingga, SH. Serta diikuti anggota DPRD dan pimpinan OPD pemko Siantar( Humas Pemko Pematangsiantar).

Berita Terkait

Share

Kembali ke atas

PEMIMPIN KOTA PEMATANGSIANTAR



ARSIP BERITA

Jajak Pendapat

Apakah Website Pemerintah Kota Pematangsiantar telah memberikan informasi publik dengan baik?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

Lihat

APLIKASI PEMKO PEMATANGSIANTAR

Statistik Pengunjung

  Online = 5
  Hari ini = 8
  Total = 24046

Ikuti Kami